Ekspose Resort Konservasi Wilayah


RKW Madiun/Ngawi/Magetan

I.  PENDAHULUAN


  1. Latar belakang

Wilayah Kerja Resor Konservasi Wilayah Madiun, Magetan dan Ngawi meliputi antara lain ; Kabupaten Madiun, Magetan dan Ngawi. TIdak terdapat kawasan konservasi di wilayah RKW ini, namun hutan produksi, hutan lindung dan hutan rakyat lebih mendominasi wialayah tersebut. Tumbuhan dan satwa liar masih banyak terhadap di dalam kawasan hutan perhutani maupun di hutan rakyat. Sehingga tugas-tugas pokok konservasi di wilayah kami pada umumnya kegiatan-kegiatan yang meliputi  kegiatan di lauar kawasan hutan konservasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak kalah pentingnya dengan kegiatan konservasi yang terdapat dalam kawasan konservasi, bahkan mempunyai tantangan dan kesulitan yang tinggi karena berkaitan dengan masyarakat  pada umumnya. Misalnya monitoring di pasar-pasar burung, pengawasan dan penjagaan lalu lintas satwa di batas propinsi, terminal bus, stasiun, dan penangkaran-penangkaran satwa yang dilindungi undang-undang. Di samping itu dalam rangka meningkat koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan bantuan kepada kawasan hutan yang mengalami gangguan hutan berupa kebakaran hutan, perusakan lading maupun kebun oleh satwa liar yang memerlukan makanan, dan gangguan hutan lainnya.

Kegiatan konservasi di luar kawasan konservasi ditujukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan bangsa. Upaya pencapaian tujuan kegiatan di luar kawasan konservasi sesuai fungsinya masing-masing harus selalu dikaitkan dengan emban utama upaya konservasi,  sebagai berikut :

  1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
  2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan daya guna kawasan konservasi dapat ditingkatkan melaui beberapa kegiatan, antara lain :

  1. Peningkatan kegiatan inventarisasi dan kajian potensi wilayah.
  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan kawasan.
  3. Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan perangkat lunak lainya yang dapat mendukung dayaguna kawasan.
  4. Pemantapan sarana dan prasarana pengelolaan

Mengingat kawasan konservasi tersebut mempunyai fungsi dan perananya yang sangat penting bagi kehidupan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan secara terencana dan terkendali yang diarahkan untuk mempertahankan keberadaan dan keseimbangan yang dinamis. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Berbasis Resor Konservasi Wilayah Madiun, Magetan dan Ngawi, Tahun 2010.

  1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusun Rencana Pembangunan Berbasis Resor ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sehingga tercapai kelancaran tugas-tugas pokok konservasi kawasan di Resort Konservasi wilayah Madiun, Magetan dan Ngawi sesuai dengan program yang diharapkan dan dapat mencapai hasil yang optimal.


II. KONDISI UMUM

Secara garis besar Batas-batas Wilayah RKW Madiun, Magetan dan Ngawi adalah ;

–         batas utara    : RKW Bojonegoro, TUban, Jombang

–         batas timur   : SKW I Kediri

–         batas selatan : RKW Ponorogo Pacitan

–         batas barat    : Propinsi Jawa Tengah

Jumlah petugas dan sarana prasarana di wilayah RKW ini sangat terbatas,dengan rincian sebagai berikut; jumlah personil 4 (empat) orang termasuk dua orang POLHUT, jumlah kendaraan bermotor dinas ada 2 unit dalam kondisi cukup baik, Pos jaga ada 1 unit dalam kondisi rusak, mesin ketik 1 unit dalam kondisi baik.

RKW Madiun, Magetan dan Ngawi tidak mengelola kawasan hutan konservasi, namun di wilayah kabupaten tersebut terdapat hutan yang dikelola Perhutani dan rakyat. Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Madiun, Magetan dan Ngawi luas hutan yang dikelola Perhutani dan Rakyat di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut dapat disampaikan seperti tabel di bawah ini;

No Kabupaten Fungsi Hutan
HL(ha) HP(Ha) Hutan Rakyat (Ha)
1 Madiun:

KPH Saradan

KPH Lawu DS

100

3.028,3

13.362,6

1.205,6

11.780,66
2 Magetan 7.733,19
3 Ngawi;

KPH Ngawi

KPH Lawu DS

44.809,5

2.208,3

19.4

3.062,7

14.335

Sedangkan kondisi Tumbuhan dan Satwa Liar yang berada dalam kawasan-kawasan hutan tersebut, social ekonomi, penduduk, gangguan hutan di masing-masing kabupaten dapat disajikan kondisi-kondisi di bawah ini;

  1. A. Kondisi saat ini.
  2. Data potensi di dalam kawasan hutan:

    1. Kabupaten Madiun terdapat beberapa burung Merak, di RPH Petung desa Gemarang, juga masih terdapat kijang.
    2. Kabupaten Magetan terdapat beberapa ekor satwa dilindungi berupa, harimau tutul yang nampak pada bekas jejaknya di dusun Dasun, Desa Ringin Agung, serta beberapa ekor burung elang dan jalak lawu di Cemara Sewu, Kec. Plaosan, serta beberpa ekor kera ekor panjang, lutung di sekitar hutan pinus dan di sekitar telaga Sarangan.
    3. Kabupaten Kabupaten Ngawi juga terdapat kijang dan burung merak di RPH Payak, desa Getas, Kec. Pitu.
    4. Data potensi di luar kawasan hutan:

      1. Kabupaten Madiun ; terdapat  Taman rekreasi ”Umbul” yang memelihara satwa dilindungi berupa merak, buaya air tawar, rusa, babi hutan. Lokasi taman rekreasi di desa Delopo. Selain itu di Madiun terdapat penangkaran Merak oleh Dr. Wiranto, dengan alamat dukuh Seweru Kec. Karem, jumlah satwa sebanyak 7 ekor. Penangkar yang lain adalah Wardoyo SH, Desan/ Kecamatan Balerejo dengan jumlah satwa sebanyak 4 ekor.
      2. Kabupaten Magetan; Terdapat Lembaga Konservasi (LK) Taman Rekreasi Taman Ria Iswahyudi, Maospati, Kabupaten Magetan yang memelihara beberapa ekor satwa dilindungi berupa rusa dan kasuari. Terdapat juga penangkar satwa dilindungi undang-undang berupa si amang yang ditangkarkan oleh Sdr. Tjandra Haryanto, jl.Ahmad Yani no 66, Magetan.
      3. Kabupaten Ngawi; terdapat dua taman rekreasi yang meliputi Monumen Suryo dimana terdapat penangkaran rusa sebanyak 29 ekor yang dikelola oleh KPH Ngawi, Perhutani. Tempat rekreasi yang lain adalah Pemandian Tawun dimana terdapat puluhan bulus dan beberapa macam ikan seperti nila dll. Penangkaran kijang oleh Wiwik Suhandari, Jl. Sultan Agung, Kabupaten Ngawi.

  1. Data-data Pemerintahan, Sosial Ekonomi, Demografi, penduduk.

    1. Kabupaten Madiun;

Kabupaten Madiun terbagi atas 15 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 198 desa, 26 persen desa terletak di sekitar kawasan hutan. Topgrafinya 13 persen lebih bertopografi lereng/ punggung bukit selebihnya berupa dataran. Jumlah penduduk kabupaten Madiun pada akhir 2008 adalah 769.613 jiwa. Kepadatan penduduk dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Kecamatan Geger mempunyai padatan penduduk tertinggi. Hasil survey Angkatan  Kerja Nasional 2008 mencatat bahwa jenis pekerjaan utama yang digeluti adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebesar 763.877 jiwa atau sebesar 99,25 %, disusul dengan pemeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan ada yang menganut kepercayaan.

Luas daerah agraris di kab Madiun sebesar 32,72 % merupakan lahan potensial penghasil padi. Produktivitas padi, jagung, apokat dan sayur-sayuran tiap tahun meningkat. Jumlah petani di bidang Peternakan dan perikanan terus meningkat. Kecamatan Jiwan adalah kecamatan yang paling luas areal kolam ikannya.

  1. Kabupaten Magetan;

Magetan merupakan kabupaten terkecil ke dua se Jawa Timursetelah Sidoarjo, dengan luas wilayahnya 688,85 km2,  terdiri dari 17 kecamatan, yang berarti luas rara-rata per kecamatan adalah 40,52 km2. Terdapat 235 desa, 1.045 RW dan 4.691 RT. Berdasar klaifikasinya seluruh desa berkualifikasi swadaya. Magetan berada pada ketinggian 60 – 1.660 meter  diatas  permukaan laut. Selain itu Magetan berpotensi di bidang pertanian dan sebagai tempat wisata. Curah hujan mencapai 876-2.345 mm per tahun. Luas sawah yang ada di Magetan adalah 28.397 ha, dan tanah kering seluas 40.488 ha. Pertanian merupakan sector yang paling dominant,

Jumlah pekerja menurut lapangan usaha hingga akhir 2007 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sector pertanian mendominasi (63,28%) dari total pekerja, sector lain yang banyak ditekuni adalah sector perdagangan, hotel, rumah makan, serta sector jasa sosial.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terlepas dari sarana prasarana kesehtaan dan tenaga kesehatan yang memadai. JUmlah tenaga kesehatan tahun 2007 sebanyak 809 orang yang terdiri dari dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

  1. Kabupaten Ngawi;

Luas Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km2, dimana sekitar 39 % atau 504,8 km2 berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah kabupaten terdiri dari 19 kecamatan dan 217 desa. Topogrfai kabupaten Ngawi adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Desa –desa yang terletak di dataran tinggi antara Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu.

Jumlah penduduk Kbupaten Ngawi pad akhir 2007 adalah 882.221 jiwa terdiri dari 431.354 laki-laki dan 450.867 perempuan. Kecamatan dengan penduduk tersbesar di Kecamatan Paron sebanyak 90.153 jiwa, sedangkan  jumlah penduduk terkecil di kecmatan Kasreman sebanyak 24.207 jiwa. Tingkat Kepadatan penduduk pada akhr tahun 2007 adalah 681 jiwa/km2. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam sebesar 99 persen, sedangkan sisanya beraga Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha. Fasilitas Kesehatan dan tenaga kesehatan juga sudah memadai, dengan adanya 63 PUSTU, 73 dokter praktek, 274 bidan, 32 apotik dan 1160 Posyandu.

Luas lahan pertanian mencapai 83% dari luas wilayah Kab. Ngawi, yang menggambarkan sector pertanian menduduki peringkat pertama sebagai andalan penduduk NGawi, produksi pada pada akhir tahun 2007 sebanyak 6.385,44 ton dan diharapkan meningkat setiap tahunnya dan predikat sebagai lumbung padi di Jwa Timur dapat dipertahankan.

  1. Kemitraan

Kemitraan di tingkat Kabupaten yang sangat terkait dengan konservasi alam adalah dengan Perhutani KPH Ngawi, KHP Saradan, KPH Lawu dan KPH Madiun, Perbakin, dan instansi terkait. Sedangkan di tingkat daerah lebih banyak dengan pedagang burung, pedagang satwa yang tidak dilindungi undang-undang serta masyarakat di sekitar hutan.

Khusus kepada penangkar-penangkar yang dimiliki secara pribadi juga perlu dijaga kemitraannya.

  1. Data Gangguan Hutan;

Gangguan Hutan yang sering terjadi pada wilayah kabupaten Magetan, Madiun dan Ngawi adalah Kebakaran hutan di kawasan hutan yang dikelola olah Perhutani, Seperti yang terjadi di KPH Lawu DS bulan September Tahun 2009 terjadi kebakaran hutan seluas kurang lebih 2000 ha di Hutan Lindung yang bervegatasi pinus, cemara. Selain itu kebakaran hutan di Hutan Produksi bervegetasi jati, namun biasanya yang terjadi di hutan jati adalah kebakaran permukaan.

  1. Kondisi Yang diharapkan.

  1. Pengawasan, penertiban peredaran TSL dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkesinambungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Kerjasama serta koordinasi yang lebih baik dan aktif antara BKSDA dengan Unsur-unsur pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penertiban peredaran TSL.
  3. Peningkatan Sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penertiban peredaran TSL.
  4. Termonitornya lalu lintas TSL di tempat rawan pelanggaran di perbatasan propinsi, terminal bus, stasiun, dan pasar-pasar tradisionil.
  5. Kinerja PPNS yang ada di RKW ditingkatkan kualitasnya dalam menangani kasus TSL.
  6. Dapat dicegahnya gangguan hutan berupa kebakaran hutan, perburuan liar.
  7. Tertib administrasi pada penangkaran satwa yang dilindungi undang-undang secara keseluruhan karena berpengaruh terutama terhadap fungsi pemanfaatan (satwa dilindungi).
  8. III. RENCANA KERJA TAHUN 2010


Rencana Kerja Tahun 2010 di RKW Madiun, Magetan dan Ngawi sebagian besar merupakan kegiatan di luar Kawasan Konservasi (EX- SITU). Kegiatan-kegiatan tersebut antara meliputi;

  • Patroli Pengamanan dan Penertiban Peredaran TSL.

    • Pengawasan dan Pembinaan di lokasi calon PKBSI Taman Rekreasi “UMBUL” Kecamatan Dolopo, Madiun.
    • Patroli rutin bersama PERHUTANI di Wilayah kerja KPH Saradan, KPH Ngawi, KPH Lawu DS,
    • Kegiatan dilaksanakan di luar kawasan dengan sasaran pasar-pasar burung ada di wilayah Magetan, Madiun dan Ngawi.
    • Kegiatan dilaksanakan di luar kawasan dengan sasaran kepemilikan satwa liar yang dilindungi di pemukiman penduduk pada wilayah Ngawi,
    • Penjagaan dan patroli di Kawasan Hutan yang dikelola Perhutani terhadap perburuan satwa liar didalam kawasan hutan di wilayah kerja RKW Madiun, Magetan, Ngawi
  • Monitoring Penangkaran satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks Cites. Monitoring perlu dilakukan guna mengetahui perkembangan yang ada seperti perubahan jumlah populasi, kendala yang dihadapi dll sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
  • Penertiban administrasi bagi penangkar satwa-satwa dilindungi.

Penangkaran satwa dilindungi terutama jenis Rusa (Cervus sp) dan Kijang (Muntiacus muntjak) dan Merak (pavo muticus) secara keseluruhan belum ada yang menjalani proses Tagging (penandaan) dan sertifikasi sehingga perlu dilakukan guna kejelasan status keturunan dan pemanfaatannya

  • Sosialisasi peraturan perundangan di bidang konservasi di tempat-tempat strategis.
  • Sosialisasi peraturan perburuan liar ke Instansi Terkait.


  1. IV. STRATEGI PENCAPAIAN

  • Pelaksanaan kegiatan yang selalu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Adanya koordinasi yang baik antara petugas, masyarakat dengan unsur-unsur pemerintahan setempat.
  • Adanya pengertian , pemahaman dan kesadaran antara petugas maupun masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
  • Pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.
  • Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan tepat guna dan waktu


  1. V. USULAN KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang di usulkan oleh RKW Madiun, Magetan dan Ngawi antara lain:

  1. Perbaikan Sarana-prasarana meliputi pos jaga dan fasilitasnya.
  2. Inventarisasi flora fauna di KPH Lawu DS khususnya di kaki gunung Lawu,
  3. Penyuluhan terhadap pedagang burung di pasar pasar burung setempat.
  4. Operasi Gabungan terhadap TSL yang dilindungi Undang-Undang dengan penindakan hukumnya.

  1. VI. PENUTUP

Rencana Kerja Berbasis Resor Konservasi Wilayah Madiun, Magetan dan Ngawi ini dibuat dengan banyak keterbatasannya. Namun setidaknya dapat menjadi  acuan yang sungguh-sungguh dapat diaplikasikan dalam pelaksanaannya di lapangan. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu member petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan ini.


RKW Ponorogo/Pacitan

I.     PENDAHULUAN

I.1     Latar Belakang

Tumbuhan satwa dan Ekosistemnya merupakan bagian yang tak unsur terpisahkan  dari kehidupan manusia bumi , secara soliter maupun kelompok mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat digantikan. Mengingat akan sifatnya yang tidak dapat digantikan dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi masing – masing makhluk hidup maka upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang – undang No 5 tahun1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistimnya, Undang Undang No.41 tentang Kehutanan , PP No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Tidak kalah pentingnya degan keberadaan Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekositemnya atau ekositemnya yang perlu dilindungi. Cagar Alam dapat difungsikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pegetahuan, pendidikan dan kegiatan lainya. Penunjukan kawasan – kawasan Konservasi tertentu oleh Pemeritah dalam hal ini Departeman kehutanan sangat penting sekali untuk menunjang terciptanya kawasan Konservasi yang lestari seperti Cagar Alam G. Picis dan CA. G. Sigogor, CA. G. Picis mempunyai luas 27,9 ha dengan keliling 7 km yang terletak di Desa Gondowido  ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK. GB No. 33 stbl 471 04 September 1936 dan CA. G. Sigogor seluas 190,5 dengan keliling 20 km terletak di Desa Pupus ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK. GB. No. 36 stbl 43 04 Pebruari 1924 Keduanya terletak di  Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Kawasan – Kawasan Konservasi perlu adanya perhatian khusus yang pengelolaanya melibatkan masyarakat sekitar untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

Penyusunan RKT diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan Konservasi baik in-situ maupun ex-situ sehingga baik Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan SDA dapat dilaksanakan secara lestari, maksimal dan berkesinambungan.

I.2    Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusun Rencana Pembangunan Berbasis Resor ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sehingga tercapai kelancaran tugas-tugas pokok konservasi kawasan di Resort Konservasi Wilayah Ponorogo – Pacitan sesuai dengan program yang diharapkan dan dapat mencapai hasil yang optimal.

II. KONDISI UMUM

Wilayah kerja Resort Konservasi Wilayah Ponorogo – Pacitan meliputi Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah ±1311,09 km² dengan jumlah penduduk 869.000 jiwa sedangkan Kabupaten Pacitan mempunyai luas wilayah ± 1389,87 km²  dengan jumlah penduduk 358.000 jiwa.. Selain itu RKW Ponorogo – Pacitan juga mengelola Kawasan Konservasi yaitu Cagar Alam G. Picis dan CA. G. Sigogor. RKW Ponorogo – Pacitan saat ini memiliki personil 5 (lima) orang, tetapi pada tahun ini pensiun 1 orang. Adapun sarana dan prasarananya 1 (satu ) buah Pos jaga dan 1 (satu) unit sepeda motor.

A.    KONDISI SAAT INI

Secara rinci tugas RKW Ponorogo – Pacitan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu in-situ dan ex-situ.

1. IN-SITU

Terdapat  2 (dua) Kawasan   yaitu Cagar Alam G. Picis dan CA. G. Sigogor

  1. a. CA. G. Picis mempunyai luas 27,9 ha dengan keliling 7 km yang terletak di Desa Gondowido  ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK. GB No. 33 stbl 471 04 September 1936 berada didalam kawasan hutan produksi Perum Perhutani .
  2. b. CA. G. Sigogor seluas 190,5 dengan keliling 20 km terletak di Desa Pupus ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK. GB. No. 36 stbl 43  Tanggal 04 Pebruari 1924
  3. c. Populasi Flora dan Fauna

1. CA. Gunung Sigogor

  • Flora :  –   Pasang (Quercus sondaica)

–    Dali (Radermachera gigantea)

–    Jamuju (Podocarpus imbricatus)

–    Rasamala (Altingia excelsa)

–    Wesen (Dodoneca viscosa)

–    Kodokan( Macropanax dispermum)

–    Morosowo ( Engelhardis spicata)

–    Embacang ( Mangifera foetida)

–    Puspa (Schima wallichii)

–    Salam( Eugenia polyantha)

  • Fauna :

– Rangkok (Buceros rhinocheros)

– Elang bondol ( Heliastur indus)

– Raja udang (Halchyon chloris)

– Tulam tumpuk ( Megalaima javanensis )

– Macan tutul ( Panthera pardus)

– Monyet ekor panjang ( Macaca

fascilularis)

–  Lutung ( Presbytis cristata)

2. CA. G. Picis

  • Flora :

– Morosowo (Engelhardis spicata)

– Pasang (Quercus sondaica)

–  Dali (Radermachera gigantea),

– Nyampoh (Litsea glutinosa)

Pulus (Laportea stimulans)

  • Fauna :

– Lutung (Presbytis cristata)

Bajing tanah (Lariscus insignus),

– Kadal (Mabouya multifasciata) dll.

e.  Sosial Ekonomi : (berbatasan langsung dengan Kawasan Konservasi)

  1. A. CA. Gunung Sigogor

  • Desa Pupus seluas 1.159,026 ha
  • Jumlah penduduk = 1.658 jiwa
  • Mata pencaharian sebagian besar adalah bertani (73,46 %), Tukang ( 17,88%), jasa transportasi/komunikasi (4,04%), Pedagang (3,08%) selebihnya terdiri dari PNS/TNI/POLRI (0,96%), Pensiunan (0,39%) dan lain-kain (0,19%).
  • Tingkat pendidikan di desa tersebut adalah tamat SD, (70,02%), SLTP (7,44%), SLTA (4,96%), PT (0,15%),
  • Penggunaan lahan untuk lahan hutan (79,98%), ladang (11,97%), Lainya (8,05%).

  1. B. CA. Gunung Picis

  • Desa Gondowido seluas 1.128,010 ha
  • Jumlah penduduk 2.276 jiwa
  • Mata pencaharian sebagian besar adalah bertani (74,33%), Selebihnya terdiri dari PNS/TNI/POLRI (11,10%), tukang (5,61%), jasa transportasai/telemonikasi (3,48%), pedagang (1,47%), pensiunan (1,07%) dan lain – lain (2,94%).
  • Tingkat pendidikan di desa tersebut adalah SD 1.617 orang (70,63%), SLTP (20,84%), SLTA (6,06%), PT (0,04%),TK(2,10%).
  • Penggunaan lahan untuk lahan hutan (79,612%), ladang(11,190%), sawah tadah hujan (3,026%) perumahan (2,218%), pekarangan (2,186%), tanah desa (1,786%). Data Monografi tahun 2004.

f. Kemitraan

  • Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan unsur-unsur pemerintahan yang ada di Ds. Guwoterus
  • Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan petugas didukung oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Ds. Gondowido dan Desa Pupus yang merupakan bentukan Perhutani.

g. Data Gangguan Hutan

  • Kerusakan akibat pencurian/penebangan,Pembibrikan pengambilan makanan ternak ,pembakaran, pohon tegakan tidak pernah ditemui,
  • Pengambilan kayu bakar
  • Pengambilan pakan ternak
  • Perburuan Satwa Liar
  • Pengambilan kayu perkakas
  • Kebakaran hutan.
  • Penanaman pohon Pinus oleh Perhutani tahun 1971 sebanyak 102 batang seluas 0,5 ha yang terletak diantara Pal batas  No. CA. 171 – 176 dan penanaman tanaman Kopi oleh penduduk seluas 0,25 ha yang terletak antara Pal Batas No. CA. 177 – 178
  • Adanya jalan setapak yang diapakai penduduk sebagai jalan pintas menuju hutan Pinus antara Pal Batas No. CA. 35 – 135 dan No. CA. 13 – 175.

2. EX-SITU

Pengelolaan Ex-situ bertujuan agar fungsi Pengawasan Peredaran TSL dan pemanfaatannya dapat berjalan secara tertib dan berkesinambungan, antara lain :

  1. a. Pengawasan dan Penertiban Peredaran TSL

a.1 Pengawasan dan penertiban peredaran TSL di pasar burung Tonatan  Ponorogo dan Pasar burung Arjowinangun Pacitan.

a.2 Pengawasan dan penertiban peredaran TSL (yang dilindungi) yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pada beberapa pengrajin Reog yang bahan bakunya menggunakan bagian – bagian dari satwa yang dilindungi Undang – undang (bulu Merak dan Kulit Harimau)

b.    Monitoring Penangkaran Satwa Liar yang dilindungi serta pembinaan suppliyer/pengedar satwa liar.

b.1 Penangkaran

b.1.1       Kijang (Dilindungi)

v       Sdr. Sunarijadi  (Ponorogo)

–      Koleksi pribadi

b.1.2  Rusa Timor(dilindungi)

v     Sugeng Prawoto

– Jumlah populasi satwa = 5  ekor

– Koleksi pribadi

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. IN-SITU

  • Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan Kawasan Konservasi.
  • Adanya kerjasama serta koordinasi yang baik dan aktif antara BKSDA, masyarakat dan Unsur pemerintahan setempat dalam usaha pelestarian Kawasan Konservasi.
  • Sarana dan prasarana yang menunjang dalam usaha pengamanan dan pelestarian Kawasan Konservasi.
  • Adanya tenaga pengamanan tambahan dari masyarakat sekitar Kawasan Konservasi masing-masing 1 (satu) orang dari anggota LMDH dan apabila memungkinkan dibentuk PAM Swakarsa.
  • Pemeliharaan Pos jaga.
  • Rekontruksi/pemeliharaan tata batas Cagar Alam

2. EX-SITU

  • Fungsi pengawasan, penertiban peredaran TSL dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkesinambungan.
  • Adanya Papan Informasi (Poster) di tempat – tempat strategis seperti di Pasar burung, Terminal, Stasiun, TPI dan Pelabuhan.
  • Adanya kerjasama serta koordinasi yang baik dan aktif antara BKSDA dengan Unsur-unsur pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penertiban peredaran TSL.
  • Sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penertiban peredaran TSL.
  • Mengoptimalkan kinerja PPNS yang sudah ada dalam penanganan kasus di bidang kehutanan.
  • Tertib administrasi secara keseluruhan karena berpengaruh terutama terhadap fungsi pemanfaatan (satwa dilindungi).


III.  RENCANA KERJA TAHUN 2010

A. IN-SITU

  • Patroli pengamanan Kawasan Konservasi

Patroli dilaksanakan di dalam Kawasan Konservasi dengan melibatkan unsur-unsur setempat.

  • Pemeliharaan jalur patroli dan PAL batas kawasan
  • Pemeliharaan jalur patroli dengan melakukan pembabatan semak-semak guna memudahkan petugas dalam pelaksanaan patroli pengamanan serta memperjelas batas kawasan konservasi dengan kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani.
  • Pemeliharaan PAL batas kawasan meliputi pembabatan di sekeliling PAL batas dengan diameter + 1 m serta pembuatan PAL batas baru untuk mengganti PAL batas yang rusak.
  • Penanaman pohon batas dan perawatanya

    • Penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi

Penyuluhan dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat berserta unsur pemerintahan setempat.

  • Pembuatan papan nama dan papan-papan larangan di Kawasan Konservasi.

    • Pembuatan papan-papan larangan untuk diletakkan di lokasi yang strategis di sekeliling Kawasan Konservasi.
    • Inventarisasi Satwa yang ada dalam kawasan konservasi. Inventarisasi perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan penyusutan populasi satwa yang ada dalam Kawasan Konservasi dikarenakan aktifitas satwa yang semakin jarang terlihat, serta faktor-faktor penyebab lain.

B. EX-SITU

  • Patroli Pengamanan dan Penertiban Peredaran TSL.
  • Melakukan Penjagaan di Terminal,  Stasiun, Pelabuahan dan Perbatasan wilayah.
  • Kegiatan dilaksanakan di luar kawasan dengan sasaran pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Ponorogo – Pacitan dan wilayah Kecamatan lainya
  • Kegiatan dilaksanakan di luar kawasan dengan sasaran kepemilikan satwa liar yang dilindungi di pemukiman penduduk pada wilayah Kota Ponorogo – Pacitan.dan di wilayah Kecamatan lainya.
  • Pencegatan pemburuan satwa liar didalam maupun diluar kawasan hutan di wilayah kerja RKW Ponorogo – Pacitan.

  • Monitoring Penangkaran satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks Cites.

Monitoring perlu dilakukan guna mengetahui perkembangan yang ada seperti perubahan jumlah populasi, kendala yang dihadapi dll sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

  • Penertiban administrasi bagi penangkar satwa-satwa dilindungi.

Penangkaran satwa dilindungi terutama jenis Rusa (Cervus sp) dan Kijang (Muntiacus muntjak) dan Merak ( Pavo muticus) secara keseluruhan belum ada yang menjalani proses Tagging (penandaan) dan sertifikasi sehingga perlu dilakukan guna kejelasan status keturunan dan pemanfaatannya.

  • Pembuatan persemaian tanaman sumber pangan satwa dalam rangka

Penyiapan bibit untuk masyarakat bila diperlukan.


IV.   STRATEGI PENCAPAIAN

  • Pelaksanaan kegiatan yang selalu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Adanya koordinasi yang baik antara petugas, masyarakat dengan unsur-unsur pemerintahan setempat.
  • Adanya pengertian , pemahaman dan kesadaran antara petugas maupun masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
  • Pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.
  • Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan tepat guna dan waktu.


V.    USULAN KEGIATAN

NO KODE KEGIATAN PRIORITAS RESORT  KONSERVASI WILAYAH PONOROG O/PACITAN

KEGIATAN/TOLAK UKUR/JENIS PENGELUARAN

VOLUME KEGIATAN BIAYA SATUAN PER KEGIATAN JUMLAH BIAYA (Rp)
1 2 3 4 5
I

A

B

C

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PATROLI DALAM KAWASAN KONSERVASI

Patroli Rutin dalam Kawasan  2 ( Dua ) lokasi  2 kali

1. Gaji Upah

Upah buruh ( 5 orang X 5 hari                X 2 kali

2. Bahan

Alat tulis kantor

3. Lain-lain

Pengadaan foto copy pengetikan,Dokmentasi dan laporan

Patroli Kebakaran

1. Gaji Upah

Upah buruh ( 5 orang X 5 hari                X 2 kali

2. Bahan

Alat tulis kantor

3. Lain-lain

Pengadaan foto copy pengetikan,Dokmentasi dan laporan

Patroli Perburuan

1. Gaji Upah

Upah buruh ( 5 orang X 5 hari                X 2 kali

2. Bahan

Alat tulis kantor

3. Lain-lain

Pengadaan foto copy pengetikan,Dokmentasi dan laporan

OPERASI PENGAMANAN FUNGSIONAL DAN GABUNGAN 1 (SATU ) KALI

1. Perjalanan

– Lungsum petugas operasi 10 (     sepuluh ) orang X 10 hari X 1 kali

– Bantuan transportasi TEAM

2. Lain-lain

Penyelesaian perkara,

pengangkutan,pengukuran,muat bongkar,pengamanan,pemusnahan barang bukti,

dokumentasi, pellaporan dan pemberkasan.

KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

1. Perjalanan

Perjalanan dalam rangka koordinasi 2 orang X 5 hari 2 kali 2 lokasi.

2. Bantuan transfortasi 2X2 lokasi

PEMELIHARAAN PAL BATAS KAWASAN CA.G PICIS DAN CA. G.SIGOGOR 560 BUAH

1. Gaji dan upah

– Upah buruh pemeliharaan (10  orang kali 20 hari kali  2 lokasi )

– Upah pengawas di lapangan    ( 2 kali 20 hari kali 2 lokasi )

2. Bahan

– Perlengkapan lapangan

– Bahan untuk pemeliharaan pal batas

– Bahan makanan buruh

3. Perjalanan

– Perjalanan team dalam rangka pemeliharaan pal batas (5 orang kali 20 hari kali 2 lokasi.)

– Bantuan transfortasi

4. Lain – lain

– Penyusunan laporan dan dokumentasi dll

– Monitoring dan evaluasi

– Biaya angkut pal

PEMELIHARAAN JALUR BATAS CA. G PICIS DAN CA.G.SIGOGOR

1.Gaji upah

Upah buruh pemeliharaan (  5 orang X 10 hari X 2 lokasi

2. Bahan

– Bahan makanan buruh

– Perlengkapan lapang

– Personal use

– Bahan makanan buruh

3. Perjalanan

– Perjalanan team pemeliharaan ( 5 orang X 5 hari X 2 lokasi )

– Biaya bantuan transfortasi

4. Lain – lain

– Dokumentasi,pelaporan, penggandaan dll

INVENTARISASI FLORA DI CA.G.PICIS DAN CA.G. SIGOGOR

1. Gaji dan upah

– Upah buruh lapangan ( 5 orang  x  20 hari x 2 lokasi )

– Upah pembuatan peta

– Upah penyusunan laporan

2. Bahan

– Alat tulis kantor dan bahan peta

– Personil use

– Bahan makanan buruh

– Perlengkapan lapangan

3. Perjalanan

– Lungsum petugas lapangan ( 5 orang X 20 hari X 2 lokasi )

– Transortasi Team

4. Lain – lain

– Pelaporan,Dokumentasi, Penggandaan,dll

INVENTARISASI FAUNA DI CA.G.PICIS DAN CA.G. SIGOGOR

1. Gaji dan upah

– Upah buruh lapangan ( 5 orang  x  20 hari x 2 lokasi )

– Upah pembuatan peta

– Upah penyusunan laporan

2. Bahan

– Alat tulis kantor dan bahan peta

– Personil use

– Bahan makanan buruh

– Perlengkapan lapangan

3. Perjalanan

– Lungsum petugas lapangan ( 5 orang X 20 hari X 2 lokasi )

– Transortasi Team

4. Lain – lain

– Pelaporan,Dokumentasi, Penggandaan,dll

PEMBINAAN DAERAH PENYANGGA  KAWASAN KONSERVSI

a. Pembentukan Kolompok Tani    Hutan sekitar Kawasan Hutan CA.G. PICIS dan CA.G.SIGOGOR

1. Gaji Upah

–  Upah

2.    Bahan

–  Alat tulis kantor

–  Bahan makan buruh

3.   Perjalanan

–  Team ( 5 orang X10 Hari X 2  Lokasi

–  Bantuan transfortasi

4.   Lain – lain

– Rapat koordinasi dan rapat pembentukan kolompok tani,dokumentasi,pelaporan, pengadaan,dll

b.  Pembinaan daerah penyangga kawasan konserevasi

1.    Gaji upah

– Upah penyusunan rancangan  dan penyusunan laporan

2     Bahan

–   Alat tulis kantor

–   Perlengkapan lapangan

–  Bantuan pengembangan usaha    masyarakat

3.    Perjalanan

– Perjalanan dalam penyusunan rancangan  ( 5 orang X 10 hari X 2 lokasi

–  Perjalanan pelaksanaan          kegiatan ( 5 orang X 10 hari X 2 lokasi )

–  Bantuan biaya team

4.    Lain –lain

–  Penyusunan laporan dan dokumentasi.

–  Rapat pembahasan tingkat   desa

50 HOK

6 Paket

6 Paket

50 HOK

6 Paket

6 Paket

50 Hoj

6 Paket

6 Paket

100 HOJ

1 Paket

1 Paket

40 HOJ

4 Paket

400 HOK

80 HOK

2 Paket

560 Buah

400 HOK

200 HOK

2  Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100 HOK

100 HOK

2   Paket

10 Paket

100 HOK

50 HOK

2 Paket

2 Paket

200 HOK

50 OH

50 OH

2 Paket

10 Set

200 HOK

2 Paket

200 HOK

2 Paket

2 Paket

200 Hok

50 OH

50 OH

2 Paket

10 Set

200 Hok

2 Paket

200 HOK

2 Paket

2 Paket

600 HOK

2 Paket

600 HOK

50 HOJ

2 Paket

2 Paket

50 OH

2 Paket

2 Paket

2 Paket

100 HOJ

100 HOJ

3 Paket

2 Paket

2 Paket

Rp. 30.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 500.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 500.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 500.000,-

Rp.100.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 500.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 1.750.000,-

Rp. 500.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 1.500.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 30.000

Rp.1.000.000,-

Rp.10.000,-

Rp.100.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.5.000.000,-

Rp.30.000,-

Rp.750.000,-

Rp.1.000.000,-

Rp.20.000.000,-

Rp.100.000,-

Rp.100.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.500.000,-

Rp.2.750.000,-

Rp.6.300.000,-

Rp.1.500000,-

Rp.1.800000,-

Rp.3.000.000,-

Rp.6.300.000,-

Rp.1.500000,-

Rp.1.800000,-

Rp.3.000.000,-

Rp.6.300.000,-

Rp.1.500000,-

Rp.1.800000,-

Rp.3.000.000,-

Rp.15.500.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp. 1.500.000

Rp. 4.000.000,-

Rp.6.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp.97.500.000,

Rp.12.000.000,-

Rp.8.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp.56.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 3.500.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp.17.500.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 1.500.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp.41.000.000,

Rp. 6.000.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp.20.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp.41.000.000,

Rp. 6.000.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp.20.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp.120.000.000

Rp.18.000.000,-

Rp.2.000.000,-

Rp.6.000.000,-

Rp.5.000.000,-

Rp.3.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.2.000.000,-

Rp.40.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp.10.000.000,-

Rp.4.500.000,-

Rp.1.000.000,-

Rp.5.500.000,-

JUMLAH

Rp.324.400.000

VI.   PENUTUP

CA. G. Picis dan CA. G. Sigogor yang merupakan kawasan inti yang harus selalu diusahakan terjaga kondisi habitatnya baik flora maupun faunanya agar dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Hal ini memerlukan langkah dan tindakan yang strategis yang tentunya perlu didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang intensif dan terarah perihal langkah-langkah yang perlu diambil dan dilaksanakan dalam pengelolaan kawasan Konservasi.

Pengelolaan Ex-situ juga tidak dapat diabaikan sehingga baik In-situ maupun Ex-situ harus selalu seimbang dan berkesinambungan. Pengelolaan ex-situ yang berkaitan dengan pengamanan dan penertiban peredaran TSL berdasarkan fungsi pemanfaatan harus dilakukan secara lestari dikarenakan meskipun berada di luar kawasan, pengelolaan Ex-situ secara tidak langsung mendukung pengelolaan In-situ sehingga keduanya harus selalu dilaksanakan selaras, serasi dan sembang sesuai dengan asas dan prinsip konservasi.

Dengan menuangkan rencana-rencana kegiatan dalam bentuk RKT semoga dapat mengimplementasikan pengelolaan Kawasan Konservasi yang lestari dan seimbang.

RKW Bojonegoro/Tuban/Jombang


I.     PENDAHULUAN

I.1     Latar Belakang

Tumbuhan satwa dan Ekosistemnya merupakan bagian yang tak unsu terpisahkan  dari kehidupan manusia bumi , secara soliter maupun kelompok mempunyai fungsi dan manfaat sebagai pembentuk lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat digantikan. Mengingat akan sifatnya yang tidak dapat digantikan dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi masing – masing makhluk hidup maka upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang – undang No 5 tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistimnya, Undang Undang No.41 tentang Kehutanan , PP No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Tidak kalah pentingnya dengan keberadaan Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekositemnya atau ekositemnya yang perlu dilindungi. Cagar Alam dapat difungsikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pegetahuan, pendidikan dan kegiatan lainya. Penunjukan kawasan – kawasan Konservasi tertentu oleh Pemeritah dalam hal ini Departeman kehutanan sangat penting sekali untuk menunjang terciptanya kawasan Konservasi yang lestari seperti Cagar Alam Goa Nglirip, CA tersebut adalah satu – satunya kawasan konservsi  yang berada diwilayah kerja RKW Bojonegoro – Tuban  Seksi Konservasi Wilayah II Bojonegoro  yang terletak di Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda SK.Gb.No 6 Stablat 90 tangal 21 Pebruari Tahun 1919 dengan luas 3 ( tiga ) Ha  goa tersebut merupakan goa batu kapur (limestonecaves ) yang memiliki kekhasan dan keunikan bentuk alam seperti stalagtit dan stalagmit yang berada didalam goa. Keberadaan Cagar Alam dan Goa Nglirip bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya diantaranya:

  • Menampung air hujan untuk dialirkan di bawah kawasan, ada sungai mengalir sepajang tahun ,sumber air yang dekat degan Cagar Alam guo Nglirip adalah Sungai Kerawak sungai ini bermanfaat bagi masyarakat desa sekitar.
  • Guo Nglirip bermafaat bagi petani sekitarnya dengan adanya satwa dalam goa seperti kelelawar (peterpus vampyrus ) bermafaat sebagai penyerbuk bunga pada tanaman, pemakan serangga pengganggu tanaman.
  • Kawasan dan Gua Nglirip bermanfaat untuk wisata terbatas menambah ilmu pegetahuan, penelitian, penelusuran gua.

Dengan adanya hal tersebut maka Kawasan – Kawasan Konsevasi perlu adanya perhatian khusus yang pengelolaanya melibatkan masyarakat sekitar untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

Penyusunan RKT diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan Konservasi baik in-situ maupun ex-situ sehingga baik Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan SDA dapat dilaksanakan secara lestari, maksimal dan berkesinambungan.

I.2    Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusun Rencana Pembangunan Berbasis Resor ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sehingga tercapai kelancaran tugas-tugas pokok konservasi kawasan di Resort Konservasi wilayah Bojonegoro/ Tuban/ Jombang sesuai dengan program yang diharapkan dan dapat mencapai hasil yang optimal.

II. KONDISI UMUM

Wilayah kerja Resort Konservasi Wilayah Bojonegoro – Tuban meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Bojonegoro mempunyai luas wilayah ±191.835,42 ha terbagi menjadi 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.399.902 jiwa sedangkan Kabupaten Tuban mempunyai luas wilayah ± 183.994,562 ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.095.795 jiwa. Pada saat penyusunan rencana kerja ini Kabupaten Jombang belum mempunyai Kepala RKW sendiri sehingga dimasukan ke RKW Bojonegoro – Tuban, Jombang memiliki luas wilayah ± 115.950 ha terbagi menjadi 20 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.340.229 jiwa. Selain itu RKW Bojonegoro – Tuban juga mengelola kawasan konservasi yaitu Cagar Alam Goa Nglirip.RKW Bojonegoro – Tuban saat ini memiliki personil 7 (tujuh) orang, tetapi pada tahun ini pensiun 2 orang. Adapun sarana dan prasarananya 1 (satu ) buah Pos jaga di CA. Goa Nglirip dan 2 (dua) unit sepeda motor.

A.    KONDISI SAAT INI

Secara rinci tugas RKW Bojonegoro – Tuban dibagi menjadi 2 (dua) yaitu in-situ dan ex-situ.

1. IN-SITU

Terdapat  1 (satu) Kawasan   yaitu CA. Goa Nglirip.

  1. a. Ditetapkan sebagai kawasan CA berdasarkan SK. Gubernur Jenderal Hindia Belanda GB.No. 6 Stbl 90 tanggal 21 Pebruari tahun 1919 seluas 3 Ha yang terbagi menjadi 2 blok berada didalam kawasan hutan produksi Perum Perhutani tepatnya petak 7 Wilayah RPH Mulyo Agung, KPH Parengan.
  2. b. Luas kawasan + 3 Ha dengan jumlah Pal Batas sebanyak 18 pal terbagi dua tempat :

  • Goa Manuk I = 7 pal dimulai pal E/CA.37s/d pal E/  CA.46
  • Goa Manuk II = 9 pal dimulai pal E/CA 46.s/d E/CA.54

  1. c. Batas Kawasan :

  • Utara         : Desa Tengger Kec. Kerek
  • Selatan       : Desa Nguluhan Kec. Montong
  • Timur        : Desa Talang Kembar Kec. Montong
  • Barat          : Desa Mulyo Agung, Kec. Singgahan

d.  Populasi Flora dan Fauna

  • Flora :  –   Suliara ( Lantana camara)

–    Kirinyuh ( Eupatorium nutiflorum)

–    Putri malu ( Euphorbia hirta)

–    Alang-alang (Imperata cilindryca)

–    Serut (Streblus asper)

–    Rerumputan ( Graminae)

–    Awar awar ( Ficus septica)

– Jarak ( Jatropha curcas)

– Paku pakuan (Selaginella frindosa)

– Teki( Oleochaeris dulcis)

–  Jati ( Tectona grandis)

  • Fauna :- Kelelawar ( Pteropus vampyrus) dan beberapa jenis  serangga

e.  Sosial Ekonomi : (berbatasan langsung dengan kawasan konservasi)

  • Desa Guwoterus Kecamatan Montong seluas 1.128,010 ha
  • Jumlah penduduk = 2.949 (786 KK)
  • Mata pencaharian sebagian besar adalah bertani (6,54 %), buruh tani ( 18,16%), selebihnya terdiri dari PNS/TNI/POLRI (0,88%), dan lain-kain (3,37%).
  • Tingkat pendidikan di desa tersebut adalah SD 1.617 orang, (70,63%), SLTP (20,84%), SLTA (6,06%), PT (0,04%), TK (2,10%).
  • Penggunaan lahan untuk lahan hutan (79,612%), ladang (11,190%), sawah tadah hujan (3,026%) perumahan (2,218%), pekarangan (2,186%), tanah desa (1,786%).

f. Kemitraan

  • Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan unsur-unsur pemerintahan yang ada di Ds. Guwoterus
  • Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan petugas didukung oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Ds. Guwoterus yang merupakan bentukan Perhutani.

g. Data Gangguan Hutan

  • Kerusakan akibat pencurian/penebangan,Pembibrikan pengambilan makanan ternak ,pembakaran, pohon tegakan tidak pernah ditemui, tetapi pernah terjadi pencurian batuan fospat di dalam Goa Nglirip.
  • Gangguan Hutan di CA. Nglirip antara lain :pemburuan jenis kelelawar pemakan buah , Perladangan liar yang sampai saat ini masih berlanjut .

2. EX-SITU

Pengelolaan Ex-situ bertujuan agar fungsi Pengawasan Peredaran TSL dan pemanfaatannya dapat berjalan secara tertib dan berkesinambungan, antara lain :

  1. a. Pengawasan dan penertiban peredaran TSL

a.1 Pengawasan dan penertiban peredaran TSL di pasar-pasar tradisional ,Pasar burung, TPI dan di Pelabuhan

a.2 Pengawasan dan penertiban peredaran TSL (yang dilindungi) yang dimiliki oleh masyarakat.

b.  Monitoring Penangkaran Satwa Liar yang dilindungi serta pembinaan suppliyer/pengedar satwa liar.

b.1 Penangkaran

b.1.1  Rusa (Dilindungi)

v       Sdr. Indaryanti, SE  (Bojonegoro)

– Jumlah populasi satwa = 51  ekor

– Koleksi pribadi

b.1.2  Rusa Bawean (dilindungi)

v     Pemkab Tuban

– Jumlah populasi satwa = 31  ekor

– Sarana Pendidikan dan wisata

b.1.3  Kijang (Dilindungi)

v      Rumah Dinas Bupati Bojonegoro (Bojonegoro)

– Jumlah populasi satwa = 5 ekor

– Sarana Pendidikan dan wisata

b.1.4  Merak (Dilindungi)

v      Winot ( Padangan, Bojonegoro)

– Jumlah populasi satwa = 3 ekor

– Non Komersil (ijin mati )

b.2 Pembinaan supplier/pengedar satwa liar

v     Sdr. Serbaguna (Ular Jali dan Cobra, u. Lanang sapi, U. Pucuk)

– Ijin s/d 2010

–      Lokal

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. IN-SITU

  • Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan Kawasan Konservasi.
  • Adanya kerjasama serta koordinasi yang baik dan aktif antara BKSDA, masyarakat dan Unsur pemerintahan setempat dalam usaha pelestarian Kawasan Konservasi.
  • Sarana dan prasarana yang menunjang dalam usaha pengamanan dan pelestarian Kawasan Konservasi.
  • Adanya tenaga pengamanan tambahan dari masyarakat sekitar Kawasan Konservasi masing-masing 1 (satu) orang dari anggota LMDH dan apabila memungkinkan dibentuk PAM Swakarsa.
  • Pemeliharaan Pos jaga.
  • Rekontruksi tata batas Cagar Alam

2. EX-SITU

  • Fungsi pengawasan, penertiban peredaran TSL dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkesinambungan.
  • Adanya Papan Informasi (Poster) di tempat – tempat strategis seperti di Pasar burung, Terminal, Stasiun, TPI dan Pelabuhan.
  • Adanya kerjasama serta koordinasi yang baik dan aktif antara BKSDA dengan Unsur-unsur pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penertiban peredaran TSL.
  • Sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penertiban peredaran TSL.
  • Mengoptimalkan kinerja PPNS yang sudah ada dalam penanganan kasus di bidang kehutanan.
  • Tertib administrasi secara keseluruhan karena berpengaruh terutama terhadap fungsi pemanfaatan (satwa dilindungi).


III.  RENCANA KERJA TAHUN 2010

A. IN-SITU

  • Patroli pengamanan Kawasan Konservasi

Patroli dilaksanakan di dalam Kawasan Konservasi dengan melibatkan unsur-unsur setempat.

  • Pemeliharaan jalur patroli dan PAL batas kawasan
  • Pemeliharaan jalur patroli dengan melakukan pembabatan semak-semak guna memudahkan petugas dalam pelaksanaan patroli pengamanan serta memperjelas batas kawasan konservasi dengan kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani.
  • Pemeliharaan PAL batas kawasan meliputi pembabatan di sekeliling PAL batas dengan diameter + 1 m serta pembuatan PAL batas baru untuk mengganti PAL batas yang rusak.
  • Penanaman pohon batas dan perawatanya

    • Penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi

Penyuluhan dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat berserta unsur pemerintahan setempat.

  • Pembuatan papan nama dan papan-papan larangan di Kawasan Konservasi.

    • Pembuatan papan-papan larangan untuk diletakkan di lokasi yang strategis di sekeliling Kawasan Konservasi.
    • Inventarisasi Satwa yang ada dalam kawasan konservasi termasuk di dalam goa. Inventarisasi perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan penyusutan populasi satwa yang ada dalam Kawasan Konservasi dikarenakan aktifitas satwa yang semakin jarang terlihat, serta faktor-faktor penyebab lain.

B. EX-SITU

  • Patroli Pengamanan dan Penertiban Peredaran TSL.
  • Patroli di sepanjang Pantura Wilayah kerja RKW Bojonegoro – Tuban.
  • Melakukan Penjagaan di Terminal,  Stasiun, Pelabuhan dan Perbatasan wilayah.
  • Kegiatan dilaksanakan di luar kawasan dengan sasaran pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Bojonegoro – Tuban dan wilayah Kecamatan lainya
  • Kegiatan dilaksanakan di luar kawasan dengan sasaran kepemilikan satwa liar yang dilindungi di pemukiman penduduk pada wilayah Kota Bojonegoro – Tuban dan di wilayah Kecamatan lainya.
  • Pencegatan pemburuan satwa liar didalam maupun di luar kawasan hutan di wilayah kerja RKW Tuban , Bojonegoro

    • Penepatan papan papan larangan di luar hutan Konservasi ,terutama  di hutan yang dikelola Perhutani yang rawan pemburuan satwa liar
    • Monitoring Penangkaran satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks Cites.

Monitoring perlu dilakukan guna mengetahui perkembangan yang ada seperti perubahan jumlah populasi, kendala yang dihadapi dll sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

  • Penertiban administrasi bagi penangkar satwa-satwa dilindungi.

Penangkaran satwa dilindungi terutama jenis Rusa (Cervus sp) dan Kijang (Muntiacus muntjak) secara keseluruhan belum ada yang menjalani proses Tagging (penandaan) dan sertifikasi sehingga perlu dilakukan guna kejelasan status keturunan dan pemanfaatannya.

  • Pembinaan Supplier/pengedar dan Penangkar satwa liar.

Pembinaan yang dilakukan kepada seluruh supplier/pengedar satwa liar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penertiban peredaran TSL yang ada di Kota Bojonegoro – Tuban, sehingga dapat dilakukan evaluasi secara maksimal dan menyeluruh.

  • Pembuatan persemaian tanaman sumber pangan satwa dalam rangka

Penyiapan bibit untuk masyarakat bila diperlukan.


IV.   STRATEGI PENCAPAIAN

  • Pelaksanaan kegiatan yang selalu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Adanya koordinasi yang baik antara petugas, masyarakat dengan unsur-unsur pemerintahan setempat.
  • Adanya pengertian , pemahaman dan kesadaran antara petugas maupun masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
  • Pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.
  • Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan tepat guna dan waktu


V.    USULAN KEGIATAN

No. Jenis Kegiatan Volume/Th Keterangan
1. Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi 36 x Kawasan Konservasi 36 x (3x sebulan)
2. Pemeliharaan Jalur Patroli dan PAL Batas Kawasan 1 Paket 1 Paket
3. Penyuluhan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi 1 Paket Kawasan Konservasi 1 Paket
4. Pembuatan papan nama dan papan-papan larangan 2 Paket Kawasan Konservasi 1 Paket

Di luar kawasan I paket

5. Inventarisasi satwa 2 Paket lKawasan Konservasi 1 Paket

di luar kawasan I paket

6. Patroli pengamanan dan penertiban peredaran TSL 28 x – Patroli dilaksanakan tiap bulan di pasar-pasar tradisional di Kota Bojonegoro – Tuban,  (24 x)

– Patroli dilaksanakan di pemukiman penduduk (4 x)

7. Monitoring Penangkaran satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang termasuk dalam Appendiks Cites 1 paket
8. Kegiatan Tagging (penandaan) satwa 3 paket MAsing – masing Penangkaran Rusa (Cervus sp) dan Kijang (Muntiacus muntjak)
9. Pembinaan Supplier/pengedar satwa liar 1 paket
10. Pengadaan sarana transportasi (sepeda motor) 2 Unit Masing-masing Kawasan Konservasi 1 Unit
11. Pengadaan alat dokumentasi (kamera digital) 1 buah
12. Pengadaan Alat Ukur (meteran) 1 buah
13. Pengadaan alat penerangan,

Tambang.

sepatu gunung.

2 unit

100 m

3 pasang

Untuk patroli didalam goa

14 Pengadaan sarana pesemaian dan

Bibit tanaman .

15 Pengadaan alat pembabatan jalur batas 5 buah Sabit dan semacamnya

VI.   PENUTUP

CA. Goa Nglirip yang merupakan kawasan inti yang harus selalu diusahakan terjaga kondisi habitatnya baik flora maupun faunanya agar dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Hal ini memerlukan langkah dan tindakan yang strategis yang tentunya perlu didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang intensif dan terarah perihal langkah-langkah yang perlu diambil dan dilaksanakan dalam pengelolaan kawasan Konservasi.

Pengelolaan Ex-situ juga tidak dapat diabaikan sehingga baik In-situ maupun Ex-situ harus selalu seimbang dan berkesinambungan. Pengelolaan ex-situ yang berkaitan dengan pengamanan dan penertiban peredaran TSL berdasarkan fungsi pemanfaatan harus dilakukan secara lestari dikarenakan meskipun berada di luar kawasan, pengelolaan Ex-situ secara tidak langsung mendukung pengelolaan In-situ sehingga keduanya harus selalu dilaksanakan selaras, serasi dan sembang sesuai dengan asas dan prinsip konservasi.

Dengan menuangkan rencana-rencana kegiatan dalam bentuk RKT semoga dapat mengimplementasikan pengelolaan Kawasan Konservasi yang lestari dan seimbang.