CITES


The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES), merupakan perjanjian international yang mengatur pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya. Perjanjian ini didirikan tahun 1973 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975.
Berdasarkan tingkat kelangkaan, CITES membagi jenis tumbuhan dan satwa dalam tiga kategori yaitu Appendix I, II, dan III.  Selengkapnya adalah sebagai berikut :

 

 

 

Appendix I memuat jenis-jenis yang sudah terancam punah sehingga peredaran dari suatu negara ke negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan tertentu yang tidak mengganggu populasinya di alam.  

Appendix II memuat jenis-jenis yang walaupun saat ini belum terancam punah, namun apabila perdagangan internasional tidak dikontrol maka sudah dipastikan akan terancam punah.  

Appendix III memuat jenis-jenis yang oleh negara tertentu dianggap perlu dikontrol secara internasional, walaupun di negara lain yang merupakan penyebaran jenis tersebut belum dianggap perlu kontrol internasional.
Kegiatan perdagangan international menurut ketentuan CITES, diimplementasikan dengan kuota perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk setiap kurun waktu satu tahun untuk jenis baik yang termasuk maupun tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES baik jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang

 

 

 

Berdasarkan Keppres  No. 43 tahun 1978 (tentang Ratifikasi CITES), Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Sebagai Negara telah meratifikasi CITES,  Indonesia berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan CITES antara lain melarang perdagangan, mengenakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan melakukan penyitaan terhadap specimen yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan CITES (illegal). 

Manfaat Indonesia meratifikasi CITES antara lain yaitu adanya sistem kontrol terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Artinya kontrol perdagangan tidak hanya di negara pengirim, tetapi juga di negara penerima. Perdagangan illegal ke luar negeri yang lolos dari Indonesia, kemungkinan besar tidak akan lolos di negara penerima. Manfaat lain yaitu akan ada bantuan berupa financial dan technical co-operation dari CITES.
 

Ketentuan pokok CITES mengatur bahwa pelaksanaan perdagangan internasional  dilaksanakan melalui sistem permit yang dikeluarkan oleh CITES Management Authority.  Sebagai pelaksana Otoritas Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia adalah Departemen Kehutanan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999.